anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin kepada banyaknya proyek pada kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah di kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, salah satunya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di kota tarakan, ujar hetifah, yang dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan di lokasi pltu tidak mampu dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana yang senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tak gampang memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Persiapan sebelum menikah
- Persiapan sebelum menikah
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Persiapan sebelum menikah
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini agar memperolehnya kembali dipastikan membutuhkan masa pilihan tahun lagi sehingga hal ini sangat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan supaya bagian tenntang dalam pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan supaya perjuangan lama supaya mencari dana daripada apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern dalam kaltim dan ekonominya tergantung pada industri serta jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, baiknya mempunyai dua sumber energi listrik agar mempunyai pilihan apabila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, baru sangat tergantung pada pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian masyarakat saja baru susah, terlebih untuk keperluan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk itu, katanya, ketika banyak proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar agar proyek supaya solusi pembangkit listrik itu mampu berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek pada kaltim dan didanai apbn dan tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat banyak serta tersebar hampir pada semua kabupaten juga kota, termasuk selama kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung di sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu di kukar, dan proyek penanggulangan banjir pada samarinda.
pembangunan properti bagi penduduk miskin di nunukan, malinau, juga kutai barat juga tak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti bagus huni kepada penduduk miskin dalam kawasan perbatasan yang terkendala karena tak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami warga itu.
terkait melalui banyaknya proyek yang terhambat sebab masalah lahan tersebut, hetifah harapkan supaya kepala daerah berbicara segera dengan masyarakat di membebaskan lahan.
dia juga menyatakan heran atas masalah lahan itu karena di mana saja mengembangkan pada kaltim, terus muncul yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum yang ingin mengikuti keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya supaya masyarakat itu.