kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menungkapkan keadaan kota palopo saat ini sudah berangsur pulih.
kapolri pun membayar seluruh elemen penduduk agar memenuhi proses demokrasi pada pemilihan wali kota palopo melalui bagus juga mencari jalur hukum apabila banyak ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
peristiwa pada palopo, pastinya daripada proses demokrasi, penduduk menghormati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis hingga tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, papar kapolri saat memberikan keterangan pada kantor presiden, senin.
kapolri menyatakan saat ini pihak kepolisian baru menggarap penyelidikan, tetapi Salah satu orang baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta supaya menghormati proses dan dilaksanakan kpu, bila telah dianggap ada dan melanggar mampu diproses dalam mahkamah konstitusi, ujarnya.
Baca Juga: Lokasi Wisata Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Adha Cream
sementara tersebut menteri di negeri gamawan fauzi menungkapkan telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo untuk mengikuti pengamanan supaya situasi terserah normal.
saya dari 2012 sudah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan supaya mengikuti langkah-langkah pengamanan segera dibandingkan kerusuhan itu. hingga siang ini kita baru memonitor selalu. aku telah kirim dirjen kesbangpol untuk membicarakan cara lanjutan dengan pemerintah daerah, katanya sebelum mengikuti rapat sempit dengan presiden pada kantor presiden, senin.
ia mengatakan dari pihak pendidikan politik seharusnya banyak tanggung jawab daripada partai politik atas kader-kadernya, demikian dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar serta tidak menimbulkan masalah seperti ini. kalau berbagai daerah ingin terjadi konflik dengan pemilihan segera dengan begini nanti produk kita manakala tidak dewasa-dewasa dan pada berdemokrasi bisa tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya tengah kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,ada pemikiran untuk pelayanan masyarakat ada di kabupaten, perizinan ada pada provinsi, lalu pemilihan segera di provinsi, sementara selama perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan pada dprd, ini konsep masih tengah dibahas.